PEKANBARU — Wakil Bupati Kampar Misharti menghadiri penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 sekaligus Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 untuk seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Kompleks Kediaman Gubernur Riau, Kamis, 5 Maret 2026.
Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta menyelaraskan perencanaan pembangunan menjelang tahun anggaran 2026.
Misharti hadir didampingi Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Kampar Muhammad Irsyad bersama jajaran Inspektorat. Kegiatan tersebut juga dihadiri Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, serta para bupati dan wali kota beserta wakilnya se-Provinsi Riau.
Acara diawali dengan pemaparan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau Evenri Sihombing. Ia menyampaikan hasil pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memberikan sejumlah catatan terkait efektivitas perencanaan dan penganggaran.
Menurut Evenri, perencanaan anggaran yang tidak tepat sasaran berpotensi menimbulkan pemborosan serta mengurangi efektivitas program pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan proses perencanaan dilakukan secara matang dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto dalam sambutannya menyatakan pemerintah provinsi mengapresiasi peran BPKP dalam mendampingi pemerintah daerah memperkuat tata kelola keuangan.
Ia juga meminta seluruh kepala daerah menjadikan laporan eksekutif tersebut sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem birokrasi, perencanaan, dan penganggaran di daerah masing-masing.
Di sela kegiatan, Wakil Bupati Kampar Misharti menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan dalam forum tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Kampar siap bersinergi dengan BPKP dan Pemerintah Provinsi Riau. Evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 ini penting agar program kerja yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta memenuhi standar akuntabilitas,” kata Misharti.
Ia menambahkan, kehadiran Inspektorat Kabupaten Kampar dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan internal terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan serta penyerahan dokumen Laporan Eksekutif Daerah secara simbolis kepada masing-masing kepala daerah. Penyerahan dokumen ini menandai komitmen bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Riau untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.(ADV)